(04/03) Bapas Kelas II Sampit melalui Operator RKA-K/L (Robiyanur), Penyusun LKjIP (Kharizi Delmiano Adi), Opertor BMN (Rizka Kartika Devi), dan Operator E- Performance (Fitria), ikuti kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2025 dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah.Kegiatan dilaksanakan dari hari Senin Sampai dengan Rabu, Tanggal 4 s.d 6 Maret 2024, yang diselenggarakan di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah.
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka persiapan penyusunan Kebutuhan Sarana Prasarana T.A. 2025 dan Pelaksanaan Evaluasi atas pengukuran kinerja serta pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sambutan diberikan oleh Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Hendra Ekaputra yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi yaitu Joko Martanto menyampaikan bahwa setiap UPT diharapkan mulai mempersiapkan evaluasi atas pengukuran kinerja serta pedoman pelaksanaan SAKIP "mulai dipersiapkan data dukung yang lengkap sehingga pengajuan belanja modal terkait sarpras dapat akurat nantinya" tegasnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Diana Soekawati selaku Kepala Bagian Program dan Humas.
Adapun data dukung yang dimaksud adalah Perjanjian Kinerja UPT Tahun 2022-2024, LKjIP UPT Tahun 2021 - 2023, Capaian SMART UPT Tahun 2023, dan IKPA UPT Tahun 2023. Kegiatan di hari pertama ini adalah Pembukaan dan Penyampaian Materi kegiatan pertama dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah dengan pembahasan Penyelenggaraan Pembagunan Gedung Negara, dilanjutkan dengan Pengumpulan Data Dukung Usulan Sarana dan Prasarana Satuan Kerja serta ditutup dengan Penelaahan Usulan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah dan Satuan Kerja.
Humas Bapas Sampit
Komentar
Posting Komentar